Putusan hakim dinilai jauh dari tuntutan JPU yang meminta majelis menghukumnya dengan pidana 8,5 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau. Langkah hukum ini diambil terkait perkara yang menjerat tiga terdakwa, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau

Dalam berbagai peristiwa di masyarakat, kerap ditemukan Surat Pernyataan akan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Namun apakah Surat Pernyataan itu harus ada saksi? Dan bagaimana kekuatannya di muka pengadilan? Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya: Assalamualaikum! Selamat malam kepada Redaksi Detik yang terhormat,

STNK Saya Pajaknya Mati, Boleh kah Polisi Nilang?   Jakarta – Halo detikcom, Andi Saputra – detikNews Perkenalkan, saya Junaedi warga Cilebut, Bogor. Saya ingin konsultasi terkait masalah kekuatan hukum polisi saat menilang warga. Apakah polisi juga berhak menilang warga ketika STNK-nya mati karena belum membayar pajak? Apakah itu bukan tugas pegawai pajak? Bagaimana argumen yang harus

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor. Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Lantas apa sebenarnya yurisprudensi? Bagaimana bunyi yurisprudensi MA Nomor: 329K/Sip/1957 tertanggal 24 September 1958? Berdasarkan lansiran laman resmi sejumlah pengadilan,

Jakarta – Kasus COVID-19 di Jakarta kembali ‘ngegas’ alias melonjak secara signifikan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memberlakukan WFH 75 persen di perkantoran di kawasan zona merah. “Zona merah work from home (WFH) sebesar 75% dan work from office (WFO) sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian isi Kepgub Anies, seperti dilihat, Kamis (17/62021). Hal itu tertuang dalam

Resesi, masa terburuk ekonomi Indonesia akibat pandemi virus corona atau Covid-19 sudah terlewati. Tercatat, ekonomi Indonesia kuartal III-2020 minus 3,49%. Situasi terburuk adalah kuartal II mulai Juni. Sekarang trennya perbaikan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, Indonesia telah melalui titik balik dari resesi ekonomi yang terjadi di kuartal II-2020 dan kuartal III-2020. Pernyataan