Saya Mau Buat Surat Pernyataan, Haruskah Ada Saksi dan Meterai?

Dalam berbagai peristiwa di masyarakat, kerap ditemukan Surat Pernyataan akan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Namun apakah Surat Pernyataan itu harus ada saksi? Dan bagaimana kekuatannya di muka pengadilan?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Assalamualaikum!

Selamat malam kepada Redaksi Detik yang terhormat, saya izin bertanya mengenai hukum dalam surat pernyataan.

1. Apakah surat pernyataan yang menyatakan kesediaan individu terhadap isi surat harus membutuhkan saksi? Kalau iya berapakah saksinya?

2. Apakah surat pernyataan dapat memiliki masa berlaku dengan tetap dimeterai? Contoh: Masa berlaku surat pernyataan ini adalah satu bulan setelah surat diresmikan.

3. Apa sajakah syarat melegalisasi surat pernyataan sesuai UU?

Baca artikel detiknews, “Saya Mau Buat Surat Pernyataan, Haruskah Ada Saksi dan Meterai?” selengkapnya¬†https://news.detik.com/berita/d-5803025/saya-mau-buat-surat-pernyataan-haruskah-ada-saksi-dan-meterai.

Berikut jawaban lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, perlu kami jelaskan terlebih dahulu apa itu surat pernyataan. Surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Surat pernyataan dibuat dengan maksud untuk memberikan keterangan tentang suatu hal penting.

Surat pernyataan ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baku serta ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, pembubuhan meterai juga perlu dilakukan dalam proses pembuatan Surat pernyataan agar menunjukkan kesungguhan dalam isi surat tersebut. Dengan begitu pihak pembuat Surat pernyataan dapat memperkuat makna dari surat yang dibuat tersebut dan pihak yang menerima surat pernyataan juga dapat menerima keterangan yang diberikan oleh pembuat Surat pernyataan karena sifatnya yang resmi tersebut.

Baca artikel detiknews, “Saya Mau Buat Surat Pernyataan, Haruskah Ada Saksi dan Meterai?” selengkapnya¬†https://news.detik.com/berita/d-5803025/saya-mau-buat-surat-pernyataan-haruskah-ada-saksi-dan-meterai.

Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Saudara sebagai berikut:

1. Apakah surat pernyataan yang menyatakan kesediaan individu terhadap isi surat harus membutuhkan saksi? Kalau iya berapakah saksinya?

Jawaban:

Surat pernyataan yang dibuat adalah merupakan akta di bawah tangan. Agar surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, maka Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani di atas meterai. Di mana hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Untuk di dalam persidangan, surat pernyataan tersebut akan diperiksa oleh hakim mengenai benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik (lihat pasal 1875 KUHPerdata).

Jadi selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.

Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.

Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan saudara, di dalam surat pernyataan tersebut memerlukan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Di mana jika hanya ada satu saksi, maka Surat pernyataan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, atau disebut dengan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis).

Bahwa selain itu, Surat pernyataan tersebut dapat dilegalisasi atau disahkan oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Apakah surat pernyataan dapat memiliki masa berlaku dengan tetap dimeterai? Contoh: Masa berlaku surat pernyataan ini adalah satu bulan setelah surat diresmikan.

Jawaban:

Surat pernyataan harus mengikat bagi yang membuatnya dan bisa dicabut kapan pun. Jadi masa berlaku surat pernyataan adalah selama pernyataan tersebut tidak dicabut atau dibatalkan oleh pembuatnya.

3. Apa sajakah syarat melegalisasi surat pernyataan sesuai UU?

Surat pernyataan dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Yang menyatakan:

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dikatakan sepihak karena pihak yang membuat pernyataan saja yang memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pernyataan tersebut, sedangkan pihak lain tidak. Surat pernyataan baik yang ditulis tangan atau diketik sebagai alat bukti yang sah termasuk ke dalam akta bawah tangan sebagaimana telah kami jelaskan pada pertanyaan saudara nomor 1 di atas.

Syarat melegalisasi surat pernyataan adalah disahkan oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di mana notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Bahwa dalam bagian Penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Demikian uraian jawaban dari kami.
Semoga bermanfaat bagi para pembaca detikcom.