Pemerintah akhirnya menyerahkan draf RUU Omnibus Law ke DPR pada Rabu, 12 Februari 2020. Pro kontra pun muncul. Kalangan pekerja menolak, dunia usaha berharap banyak, sedang pengamat meminta sosialisasi yang masif. Seperti juga rekan-rekan mereka di berbagai kota di Indonesia, para buruh di Yogyakarta pun menolak kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka yang

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali menilai Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis. Karena itu pemerintah dan DPR berupaya melakukan percepatan pengesahan. “Kami memandang Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu solusi menghadapi situasi krisis. Kita punya kepentingan untuk melakukan percepatan pengesahan ini,” ujar Ahmad Ali ditulis Kamis (13/8/2020). Meski demikian, Ahmad Ali menegaskan

Dalam era global seperti sekarang ini dimana dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh