Omnibus Law: Ditolak Pekerja, Ditunggu Sektor Usaha

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf RUU Omnibus Law ke DPR pada Rabu, 12 Februari 2020. Pro kontra pun muncul. Kalangan pekerja menolak, dunia usaha berharap banyak, sedang pengamat meminta sosialisasi yang masif.

Seperti juga rekan-rekan mereka di berbagai kota di Indonesia, para buruh di Yogyakarta pun menolak kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpendapat, RUU ini akan merugikan. Kirnadi, dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI DIY menyebut sejumlah alasannya.

“Di dalam rancangan undang-undang itu nanti akan membatasi soal jaminan sosial, kedua soal upah minimum, yang ketiga adanya perluasan sistem kerja kontrak di berbagai sektor dan ada perluasan juga soal outsourcing. Ini yang akan menjadi penghambat naiknya kesejahteraan buruh di Indonesia,” ujarnya.

Serikat pekerja di Indonesia, kata Kirnadi, gencar melakukan penolakan karena berharap pemerintah memberikan respons, dengan membuka RUU yang sudah ada. Namun, lanjutnya, respons semacam itu tidak pernah dilakukan. “Kami tidak mau tertipu untuk ke berapa kalinya,” tambahnya.

Sumber: voaindonesia.com

sed dolor. eleifend Donec Donec id Curabitur vel, libero