Layanan

Corporate

Legal Administrator

Layanan hukum terkait dengan dokumen oendirian dengan lingkup “legal affair” perusahaan, izin operasional,
sertiifikasi kompetensi, izin pendukung, pengurus akta-akta, pembuatan perjanjian-perjanjian dan legal
administrasi lainnya.

Legal Attorney

Menjalankan kuasa litigasi (Perdata dan atau Pidana) dan non-litigasi termasuk berperan serta aktif dalam proses
negosiasi hukum (win-win solution, perundingan, serta implementasi perjanjian, termasuk penerbitan Legal
Opinion.

Legal Advisor / Legal Counsellor

Pemberian bantuan hukum yang berupa pendapat, seran, pertimbangan, maupun solusi melalui analisis, review,
maupun ulasan, termasuk pembuatan Legal Due Diligent dan Legal Audit.

Legal Auditor

Membantu secara aktif melakukan pengawasan, pemeriksaan atas pelaksanan due process of law dan penegakan
hukum (law enforcement)

Litigasi dan ADR

Penyelesaian perkara/ masalah hukum melalui proses litigasi, baik melalui proses pengadilan (ordinary court)
maupun penyelesaian sengketa alternative melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), diantaranya melalui
jalur megosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase dan penyelesaian hukum lainnya.

Legal Service

Yang diberikan kantor kami antara lain :
- Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
- Tenaga kerja dan hubungan kerja
- Hukum perbankan
- Hukum Perusahaan / Perdagangan
- Hukum Kepailitan
- Hukum Perdata
- Hukum Pidana / Tindak Pidana Korupsi/ Koneksitas
- Restukturisasi Perusahaan

Pola Layanan Hukum dan Legal Fee

Retainer

Yaitu pola layanan hukum. dimana kantor kami bersedia mendedikasikan
layanannya dalam jumlah “paket waktu” (misal per bulan / per tahun)
dengan legal fee / honor tertentu yang disepakati dengan klien.


Lupsum

Yaitu pola layanan hukum yang didasarkan pada keseluruhan pekerjaan
seperti paket proyek dan jasa hukum lainnya, dengan harga dan sistem
pembayaran yang telah ditentukan dan disepakati dengan klien.

Success Fee Basis

Yaitu pola layanan hukum, dimana imbalan jasa atau legal fee didasarkan
pada sukses (berhasil) tidaknya layanan hukum yang ditangani.


On Call Basis

Yaitu pola layanan hukum yang didasarkan pada jumlah waktu real time
yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan layanan hukum tertentu
dan disesuaikan dengan billing rate yang berlaku dikantor kami.